"Marilah kita hentikan retotika-retorika yang 'memanaskan' suasana politik Yogya yang sudah gerah," imbau pengamat politik AAGN Ari Dwipayana dalam status di akun Facebooknya.
Kepada detikcom, Rabu (15/12/2010) malam, Ari mengatakan, komunikasi politik selama ini banyak dilakukan melalui media. Dia menyarankan digelarnya dialog yang substantif untuk mendinginkan suasana. Komunikasi politik tanpa melalui dialog yang substansif rentan menimbulkan berbagai syakwasangka. Misalnya saja, ada yang berpendapat kekuasaan Sultan dilucuti oleh Pusat. Di lain pihak ada persepsi Sultan tengah bermanuver dalam kepentingan politik 2014.
"Kalau tidak ada dialog, sepertinya pihak-pihak itu membangun tembok. Seharusnya ada pertemuan yang lebih dalam," sambung staf pengajar UGM ini.
Menurutnya, siapa pun bisa memfasilitasi pertemuan itu, misalnya saja Rektor UGM. Ari mengingatkan pertemuan tidak diformalisasi. Setelah itu, mungkin bisa diformulasikan semacam kesepakatan yang dipakai untuk menghindari politisasi.
"Kalau komunikasi politik hanya melalui media, bisa digoreng ke mana-mana. Mungkin bisa dimanfaatkan partai sebagai persaingan untuk upaya merebut dukungan massa," lanjutnya.
Ari mengingatkan, dengan semakin ke mana-mananya isu ini yang menjadikan jauh dari substansi bisa digunakan sebagai manuver kasus lain. Sehingga terjadilah politik sandera.
"Ada baiknya SBY berinisiatif (mengajak dialog) karena butuh masukan. Atau bisa juga melalui pihak ketiga, misal Rektor UGM," tutupnya.
Usulan agar SBY dan SUltan menggelar dialog didorong oleh berbagai kalangan. Misalnya saja Ketua Fraksi PKB di MPR Lukman Eddy. Menurut Lukman, kedua tokoh itu harus didamaikan oleh seseorang yang bisa mengakomodir keduanya. Taufiq Kiemas dinilai sebagai sosok yang tepat.
Namun Taufiq Kiemas menilai Presiden SBY dan Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempunyai konflik pribadi yang membumbui polemik seputar RUU Keistimewaan DIY. Karena itu, usulan yang menggadangnya menjadi mediator SBY-Sultan juga tidak perlu.
Kampus UGM juga bersedia mempertemukan SBY dan Sultan. Sedangkan Presiden SBY melalui Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otda Velix Wanggai, mengajak semua pihak mencari titik temu atas model kemimpinan di DIY. Sementara itu, pemerintah hari ini akan menyerahkan draf RUUK DIY pada DPR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar