KOMPAS.COM/M SUPRIHADI
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Yogyakarta mengharapkan pemerintah pusat mengakomodasi aspirasi warga Yogyakarta mengenai keistimewaan Yogyakarta, terutama mengenai penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Pakualaman sebagai gubernur dan wakil gubernur.
"Yogyakarta sudah enak begini. Tenang. Damai. Pilkada cuma buang uang dan hasilnya belum tentu baik. Belum lagi kalau ada calon yang kalah," ujar seorang mahasiswa asal Papua, Alfred, Senin (13/12/2010).
"Lagi pula, untuk apa pemerintah mengusik Yogyakarta. Masih banyak daerah lain yang perlu bantuan. Kalau di sini, sudah baik semua," tambahnya.
Hal tersebut dikatakan Alfred seusai sidang paripurna DPRD DIY soal keistimewaan Yogyakarta dan penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY di Kantor DPRD Yogyakarta, Senin.
Sidang dihadiri oleh Fraksi Partai Golkar, PDI-P, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan Fraksi Nurani Peduli Indonesia Raya, yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Hanura, dan PPP. Dari semua, hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak mendukung keputusan tersebut. Sikap mayoritas menjadi keputusan sidang.
Yogyakarta sudah enak begini. Tenang. Damai. Pilkada cuma buang uang dan hasilnya belum tentu baik. Belum lagi kalau ada calon yang kalah.
-- Alfred
"Lagi pula, untuk apa pemerintah mengusik Yogyakarta. Masih banyak daerah lain yang perlu bantuan. Kalau di sini, sudah baik semua," tambahnya.
Hal tersebut dikatakan Alfred seusai sidang paripurna DPRD DIY soal keistimewaan Yogyakarta dan penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY di Kantor DPRD Yogyakarta, Senin.
Sidang dihadiri oleh Fraksi Partai Golkar, PDI-P, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan Fraksi Nurani Peduli Indonesia Raya, yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Hanura, dan PPP. Dari semua, hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak mendukung keputusan tersebut. Sikap mayoritas menjadi keputusan sidang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar