JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menilai, aksi demonstrasi menentang RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di Yogyakarta pada Senin (13/12/2010) kemarin sebagai sebuah realitas sosiologis politik warga Yogyakarta.
"Polemik soal mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY telah melampaui batas kesabaran warga Yogya. Tumben orang Yogya bisa menggugat sedemikian rupa seperti kemarin. Warga Yogya sudah menunjukkan wajahnya," kata Setya kepada para wartawan, Selasa (14/12/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Seperti diwartakan, puluhan ribu warga DIY tumpah ruah di halaman Gedung DPRD DIY. Massa tidak tertampung di halaman DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan Malioboro. Di sana, warga menyaksikan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY yang menghasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Setya mengatakan, naskah RUUK DIY yang saat ini tengah digodok di Sekretariat Negara, harus memerhatikan aspirasi DPRD DIY. Ditegaskan, penetapan gubernur dan wakil gubernur secara langsung tak bertentangan dengan Konstitusi.
"Polemik soal mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY telah melampaui batas kesabaran warga Yogya. Tumben orang Yogya bisa menggugat sedemikian rupa seperti kemarin. Warga Yogya sudah menunjukkan wajahnya," kata Setya kepada para wartawan, Selasa (14/12/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Seperti diwartakan, puluhan ribu warga DIY tumpah ruah di halaman Gedung DPRD DIY. Massa tidak tertampung di halaman DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan Malioboro. Di sana, warga menyaksikan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY yang menghasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Setya mengatakan, naskah RUUK DIY yang saat ini tengah digodok di Sekretariat Negara, harus memerhatikan aspirasi DPRD DIY. Ditegaskan, penetapan gubernur dan wakil gubernur secara langsung tak bertentangan dengan Konstitusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar