Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla lebih memilih harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikan ketimbang ada pembatasan pemakai BBM yang biasa disebut premium itu. Menurutnya, langkah pembatasan yang dilakukan pemerintah terlalu diskriminatif dan berisiko tinggi.
"Justru lebih kecil risikonya (dinaikan bertahap). Dibandingkan dengan diskriminatif. Risikonya tinggi sekali. Dan banyak lagi yang lain risikonya," katanya di Plasa Semanggi, Jakarta, Kamis (16/12/2010).
Ia menambahkan, pemerintah dalam mengurangi BBM Subsidi haruslah secara bertahap. Karena kalau tidak, angkutan umum berplat kuning lebih memilih 'angkut' BBM Subsidi dibandingkan 'narik' penumpang.
"Bagaimanapun kita harus mengurangi, tahap-tahap demi tahap subsidi. Memang besar dan tepat," tuturnya.
"Banyak (kebijakan lain). Ini tergantung pilihan pemerintah dan DPR. Mestinya lebih ke pemerintah. Tidak perlu banyak," tegas Kalla.
Sebagai informasi, berdasarkan rapat kerja komisi VII DPR RI bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Keuangan semalam (13/12/2010), telah disepakati bahwa kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi yang diusulkan pemerintah dilakukan di akhir kuartal pertama 2011.
Persetujuan itu dengan syarat pemerintah harus memberikan kajian lengkap yang disetujui terlebih dahulu oleh anggota komisi VII dan mengamanatkan UU APBN No 10 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 c.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar