KOMPAS.COM/M SUPRIHADI
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Para seniman tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta menolak digelarnya pemilihan gubernur di DIY. Para seniman tradisional berpendapat, pemilihan gubernur DIY akan memecah belah masyarakat dan mereduksi keistimewaan DIY. Karena itu, mereka menyatakan dukungan penuh penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.
Demokrasi seperti apa yang ingin diterapkan pemerintah pusat bagi DIY. Aspirasi masyarakat DIY itu menginginkan penetapan. Inilah demokrasi. Kalau pemerintah pusat memaksakan pemilihan gubernur, itu akan membawa perpecahan di masyarakat," ungkap Lik Suyanto, salah satu seniman Yogyakarta.
Pernyataan itu disampaikan saat para seniman tradisional itu menemui Ketua DPD Partai Demokrat DIY GBPH Prabukusumo di tempat tinggalnya, di Jalan Alun-alun Selatan, Keraton Yogyakarta, Rabu (8/12/2010).
Bondan Nusantara, seniman dan sutradara ketoprak, mengatakan, kedatangan para seniman tradisional ke kediaman GBPH Prabukusumo untuk meminta agar Partai Demokrat mendukung penetapan. Seniman juga akan mendatangi partai-partai lain agar mendukung penetapan.
"Kami menolak konsep parardhya maupun sebutan gubernur utama. Gubernur utama itu berarti kita kembali ke masa lalu, pada saat era kolonial Belanda yang saat itu ada gubernur jenderal," katanya.
Suntono, salah satu seniman senior, mengingatkan, DIY dengan sistem pemerintahan seperti sekarang yang dipimpin oleh duet Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX berjalan adem ayem.
"DIY yang adem ayem itu harus dipertahankan. Kami menolak pemilihan gubernur DIY. Setiap pilkada itu mesti ramai. Apa DIY mau dibuat seperti itu? Kami tidak terima. Kami menginginkan DIY tetap ayem tenterem dengan penetapan Sultan," ujarnya.
Setiap pilkada itu mesti ramai. Apa DIY mau dibuat seperti itu? Kami menginginkan DIY tetap ayem tenterem dengan penetapan Sultan.
-- Suntono
Pernyataan itu disampaikan saat para seniman tradisional itu menemui Ketua DPD Partai Demokrat DIY GBPH Prabukusumo di tempat tinggalnya, di Jalan Alun-alun Selatan, Keraton Yogyakarta, Rabu (8/12/2010).
Bondan Nusantara, seniman dan sutradara ketoprak, mengatakan, kedatangan para seniman tradisional ke kediaman GBPH Prabukusumo untuk meminta agar Partai Demokrat mendukung penetapan. Seniman juga akan mendatangi partai-partai lain agar mendukung penetapan.
"Kami menolak konsep parardhya maupun sebutan gubernur utama. Gubernur utama itu berarti kita kembali ke masa lalu, pada saat era kolonial Belanda yang saat itu ada gubernur jenderal," katanya.
Suntono, salah satu seniman senior, mengingatkan, DIY dengan sistem pemerintahan seperti sekarang yang dipimpin oleh duet Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX berjalan adem ayem.
"DIY yang adem ayem itu harus dipertahankan. Kami menolak pemilihan gubernur DIY. Setiap pilkada itu mesti ramai. Apa DIY mau dibuat seperti itu? Kami tidak terima. Kami menginginkan DIY tetap ayem tenterem dengan penetapan Sultan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar